23 Februari 2024
Kankemenag Bantul sedang menyampaikan sambutan. (Dok. Agt)

Bantul (MTsN 2 Bantul) – Kantor Kementerian Agama (Kankemenag) Kabupaten Bantul selenggarakan acara Koordinasi Produk Hukum Pelayanan Publik Kankemenag Bantul dengan mengundang sebanyak 33 peserta terdiri dari pegawai  Kankemenag Bantul 15 orang, Kantor Urusan Agama (KUA) 2 orang dan 16 kepala madrasah negeri, MAN, MTsN dan MIN. Siti Arifah, Kepala Tata Usaha (TU) MTsN 2 Bantul hadir dalam acara tersebut mewakili kepala madrasah yang sedang ada tugas yang bersamaan. Kegiatan dilaksanakan pada Kamis (16/11/2023) di Cembing Dayu Resto (CDR), Jl. Hayam Wuruk, Bulu, Trimulyo, Kec. Jetis, Kabupaten Bantul pukul 08.30 s.d selesai.

Acara dibuka oleh Kepala Kankemenag Bantul, Ahmad Shidqi didampingi oleh Kepala Sub Bag, TU Bp Aminudin. Dalam sambutannya, Ahmad Shidqi mengatakan, “Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan di Kemang Kabupaten Bantul sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017  tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat dan diharapkan untuk madrasah agar berpedoman pada peraturan tersebut. Serta mengutamakan pelayanan pada Masyarakat,” ungkapnya. “Surat Edaran Menteri PANRB No. 4/2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023, instansi pemerintah dapat mengusulkan unit/satuan kerja kepada Tim Penilai Nasional (TPN) tanpa pembatasan usulan/kuota,” imbuhnya.

Narasumber dalam acara ini adalah Agus Yunianto, S.E, M.A.P, analisis Tata Laksana Kemenag Bantul. Dalam paparannya Agus menyampaikan, “Produk Hukum Pelayanan Publik Kankemenag Bantul Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1(satu) kali setahun. Adapun tujuan survei adalah untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat,” tandasnya. “Ruang lingkup Pedoman Penyusunan SKM Penyelenggara Pelayanan Publik pada Peraturan ini, meliputi Metode Survei, Pelaksanaan dan Teknik Survei, Langkah-Langkah Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat, Langkah-Langkah Pengolahan Data, Pemantauan, Evaluasi dan Mekanisme Pelaporan Hasil Penilaian Indeks Survei Kepuasan Masyarakat, Analisa Hasil Survei dan Rencana Tindak Lanjut. Sedangkan Unsur SKP ada 9 (sembilan) poin yaitu, 1. Persyaratan 2, Sistem/prosedur 3. Waktu penyelesaian 4. Biaya 5. Produk/jenis pelayanan 6. Kompetensi Pelaksana 7. Perilaku Pelaksana, 8, 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan, 9. Sarana dan prasarana,” pungkasnya. (Agt)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.